Minggu, 26 Okt 2025 | 22:29:07, 0 Komentar , NEPOTISME 27 View
Dalam Pilkada Serentak 2024 tercatat sekitar 175 kasus yang diklasifikasikan sebagai dinasti politik (anak, menantu, saudara) menurut survei/analisis. Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024 nanti. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, politik dinasti kian mewabah pada helatan tersebut. Berdasarkan data yang dimilikinya, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2014, ada sekitar 60 kepala daerah dan wakil atau 11 persen...
Minggu, 26 Okt 2025 | 02:33:21, 0 Komentar , NEPOTISME 37 View
Berdasarkan hasil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024: ~71% peningkatan praktik nepotisme dalam penunjukan vendor, dan ~9% responden menyebut pemenang pengadaan memiliki hubungan kekerabatan dengan penyelenggara negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti tingginya kerentanan praktik korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring...
Senin, 27 Okt 2025 | 02:21:00, 0 Komentar , NEPOTISME 13 View
Survei SPI Pendidikan 2024 menunjukkan ~40% sekolah terindikasi nepotisme dalam pengadaan barang/jasa dan ~20% sekolah mengaku menentukan vendor berdasarkan relasi pribadi pimpinan. ana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk dukungan keuangan dari pemerintah yang sangat vital bagi operasional satuan pendidikan. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, Dana BOS merupakan bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yakni dana alokasi khusus...
Selasa, 28 Okt 2025 | 01:39:51, 0 Komentar , KORUPSI 50 View
Melansir Antara, total kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022 mencapai Rp 20 triliun. Angka tersebut terdiri dari kerugian negara sekitar Rp 6 triliun, kerugian perekonomian sebesar Rp 12 triliun, dan illegal gains sekitar Rp 2 triliun. Adapun perhitungan itu dilakukan oleh BPKP, penyidik Jampidsus Kejagung, dan menggandeng ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM)....
Sabtu, 25 Okt 2025 | 15:07:45, 0 Komentar , KOLUSI 20 View
JAKARTA, 27 APRIL 2025 - Publik kembali dibuat terperangah, korupsi di sektor pengadaan gak ada matinya. Kerentanan korupsi di sektor ini juga muncul dalam temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024 yang menemukan “sektor PBJ mendominasi praktik suap dan gratifikasi di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah” (30/1). Kondisi ini menjadi salah satu alasan Transparency International Indonesia (TI Indonesia) berfokus pada advokasi untuk reformasi di sektor pengadaan. Salah...
![]() |
ISHAK RAHMAN, SE., M.Si
IRBAN I NIP.19720822 200003 1 003 |
![]() |
AMINUDDIN, ST., MT
IRBAN II NIP.19690623 200212 1 004 |
![]() |
ABDUL RAHMAN, SE
IRBAN III NIP.19730729 200312 1 003 |
![]() |
MUHAMMAD NUR, S.STP., M.M.Inov
IRBAN IV NIP.19740928 1993031 1 001 |
![]() |
HARUN ARSUL, SE
IRBANSUS NIP.19701115 200312 1 004 |