Skandal pengadaan Chromebook atau Chromebookgate adalah kasus kolusi Indonesia yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung Indonesia (Kejagung) sejak 20 Mei 2025. Skandal ini melibatkan pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun ( $ 601 juta) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menduga adanya konspirasi jahat dalam kasus ini, dan beberapa laptop mungkin telah didistribusikan ke...

Dalam Pilkada Serentak 2024 tercatat sekitar 175 kasus yang diklasifikasikan sebagai dinasti politik (anak, menantu, saudara) menurut survei/analisis. Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024 nanti. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, politik dinasti kian mewabah pada helatan tersebut. Berdasarkan data yang dimilikinya, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2014, ada sekitar 60 kepala daerah dan wakil atau 11 persen...

Berdasarkan hasil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024: ~71% peningkatan praktik nepotisme dalam penunjukan vendor, dan ~9% responden menyebut pemenang pengadaan memiliki hubungan kekerabatan dengan penyelenggara negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti tingginya kerentanan praktik korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring...

Survei SPI Pendidikan 2024 menunjukkan ~40% sekolah terindikasi nepotisme dalam pengadaan barang/jasa dan ~20% sekolah mengaku menentukan vendor berdasarkan relasi pribadi pimpinan. ana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk dukungan keuangan dari pemerintah yang sangat vital bagi operasional satuan pendidikan. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, Dana BOS merupakan bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yakni dana alokasi khusus...

Melansir Antara, total kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya pada periode 2021-2022 mencapai Rp 20 triliun. Angka tersebut terdiri dari kerugian negara sekitar Rp 6 triliun, kerugian perekonomian sebesar Rp 12 triliun, dan illegal gains sekitar Rp 2 triliun. Adapun perhitungan itu dilakukan oleh BPKP, penyidik Jampidsus Kejagung, dan menggandeng ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM)....