Tim hukum pasangan calon menyebut ada skema nepotisme Presiden Jokowi dalam mempersiapkan putranya Gibran maju Pilpres 2024, menyiapkan jaringan, dan memenangkan pasangan. Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Annisa Ismail, mengungkapkan, skema nepotisme pertama Jokowi ialah memastikan putra sulungnya, Gibran, memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan Pilpres 2024. Sampai digunakannya termohon (KPU) untuk menerima pendaftaran Gibran yang mana keduanya dinyatakan melanggar etika," kata Annisa dalam sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Lalu, pertemuan dengan pejabat pemerintah pusat hingga pemerintah desa yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial. Sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bantuan sosial. Salah satunya adalah nepotisme melanggar asas pelaksanaan pemilu, khususnya asas bebas, jujur, dan adil.